mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten menjadi sorotan publik. Langkah tegas ini diambil setelah beredarnya sebuah memo titipan calon siswa ke salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang ditandatangani Budi, dan memicu kontroversi di tengah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Di hadapan awak media, Budi menyatakan dirinya legawa dan menerima keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan komitmennya sebagai kader partai yang taat pada keputusan pimpinan.
“Prinsipnya kami sebagai kader partai, patuh dan taat pada Arahan dan perintah dari pimpinan fraksi, pimpinan DPW. Apapun yang diperintahkan, kami siap taat,” ujar Budi di kantor DPW PKS Banten, Kota Serang
Memo Titipan: Niat Baik yang Berbuah Kontroversi
Budi menjelaskan, memo yang ia tandatangani sebenarnya berangkat dari niat untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah negeri. Ia mengaku sering menerima permintaan dari warga, khususnya dari kalangan kurang mampu.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
“Niatnya murni membantu masyarakat yang ingin sekolah di sekolah pemerintahan kita,” jelasnya.
Namun, realita politik dan aturan dalam proses PPDB yang semakin transparan dan berbasis sistem digital membuat segala bentuk intervensi, bahkan dengan niat baik, dinilai tidak pantas. Masyarakat pun dengan cepat bereaksi, menyorot potensi yang diizinkan dalam tindakan tersebut.
PKS Bertindak Tegas, Tak Beri Ruang Praktik Titipan
Menyanggapi polemik tersebut, Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi , memastikan bahwa partainya tidak akan melakukan praktik yang berpotensi mencederai integritas lembaga publik.
“Beliau sudah menyatakan permohonan maaf dan siap menerima segala konsekuensinya dari apa yang telah dilakukan,” ungkap Gembong.
PKS, kata Gembong, ingin memberi contoh bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara transparan dan profesional. Ia juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran kolektif, baik bagi kader partai maupun pejabat publik lainnya, agar tidak mencampuradukkan urusan pribadi atau kepentingan masyarakat dengan jalur formal yang telah ditetapkan pemerintah.
“Cukuplah kasus Pak Budi jadi pelajaran untuk kita sendiri. Mudah-mudahan tidak terulang lagi,” tambahnya.
Momentum Refleksi untuk Reformasi PPDB
Kasus ini kembali membuka diskusi publik soal sistem PPDB dan masih adanya celah intervensi. Padahal, proses penerimaan siswa di sekolah negeri seharusnya berdasarkan merit dan objektivitas, tanpa adanya praktik titipan, apalagi dari pejabat publik.
Meski langkah Budi Prajogo telah menuai sanksi dari partainya sendiri, penghargaan layak diberikan karena ia tidak menghindar dan menyatakan kooperatif. Ini bisa menjadi titik tolak untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang bersih dari tekanan atau pengaruh eksternal.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana partai-partai lain akan berpikir jika menghadapi kasus serupa. PKS telah memberi contoh: pemimpin politik harus siap bertanggung jawab atas setiap tindakan, apapun itu bermula dari niat yang baik.
